Fraksi	Sikap Awal	Sikap Saat ini
PD	Setuju menguatkan	Menolak
PG	Setuju (melemahkan)	Belum bersikap
PDIP	Menolak	Menolak
PKS	Perlu pendalaman	Menolak
PAN	Setuju menguatkan	Menolak
PPP	Setuju menguatkan	Menolak
PKB	Setuju menguatkan	Menolak
Gerindra	Setuju (melemahkan)	Menolak
Hanura	Setuju (melemahkan)	Menolak

Sumber  :  Risalah Rapat Pleno Komisi III 3 Juli 2012

 

            
Melihat tabel diatas nampak nyata bahwa terjadi dinamika di dalam tubuh lembaga legislatif. Terjadinya perubahan sikap dari sikap setuju perubahan kemudian berubah menolak (kecuali Partai Golkar yang belum bersikap) tidak diketahui secara pasti faktor penyebabnya. Tetapi jelas pada saat itu sudah mulai timbul reaksi yang sangat keras untuk menolak revisi Undang-Undang tersebut baik dari elemen masyarakat dan tokoh pegiat anti korupsi maupun akademisi.
 

Akibat dari perubahan sikap ini berakibat timbulnya berbagai macam pendapat atau dugaan dari masyarakat. Sementara  pihak menduga perubahan sikap yang terjadi disebabkan karena desakan atau tekanan publik yang secara tegas menolak dilakukannya revisi Undang-Undang  tersebut, sementara pihak lain menduga sebagai upaya pencitraan partai politik dalam rangka mendongkrak simpati dan nilai jual di mata masyarakat.

          

Pilkada DKI yang baru saja selesai bisa jadi menjadi salah satu pemicunya. Pasangan Foke-Nara yang didukung oleh partai-partai besar ternyata dapat dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok dalam perolehan suara yang hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Banyak pihak menilai kemenangan Jokowi-Ahok bukan karena mesin politik pendukung yang berjalan, tetapi lebih banyak karena figur, sehingga Pilkada DKI ini dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi Pilpres 2014.

          

Sementara itu , sejumlah anggota Komisi III membantah anggapan bahwa pihaknya tengah berupaya melemahkan KPK melalui revisi Undan-Undang KPK, bahkan mereka berpendapat kewenangan lembaga anti korupsi itu justru harus dipertahankan dan diperkuat.

           

Perkembangan baru yang terjadi justru karena draft revisi sudah sampai di tangan Badan Legislatif (Baleg) DPR, karena terjadi berbagai pendapat dan belum dapat dicapainya kesepakatan tentang kelanjutan pembahasan draft tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusumah berpendapat bahwa Draft tersebut perlu didalami terlebih dahulu dan sesuai Tata Tertib DPR ada dua opsi untuk menanggapi draft revisi Undang Undang KPK yang diusulkan oleh Komisi III, yakni Komisi III diminta untuk menarik draft. atau merumuskan kembali draft tersebut, namun rupanya perkembangan lebih lanjut lebih cenderung agar pembahasan draft dimaksud tidak dilanjutkan dan dikembalikan ke Komisi III sebagaimana diusulkan  oleh A.Malik Haramain agar draft dikembalikan ke Komisi III karena selain bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi, mekanisme penyusunan RUU KPK di Komisi III dianggap bermasalah. Sementara Hendrawan  Supratikno menilai draft revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti draft siluman kalau ternyata belum pernah melalui rapat pleno di Komisi III (SM, 02/10/12).
 

Walaupun ada sementara anggota Komisi III menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk menarik revisi UU KPK karena mekanismenya berada di Baleg, sebagian lain menghendaki agar dibahas bersama-sama antara Komisi III dan Baleg.
 

Sikap yang tegas diperlihatkan oleh Fraksi PPP setelah secara resmi mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPR  untuk meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dihentikan, dengan alasan draft revisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan niat semula dari F.PPP untuk memperkuat KPK.  


Sikap saling melempar antara Badan Legislatif (Baleg) DPR dengan Komisi III nampak dari beberapa sikap yang muncul, karena Komisi III menolak membahas Draft RUU KPK dan menyerahkan kelanjutan pembahasannya kepada Baleg, dan direncanakan draft akan dibahas bersama antara Baleg dengan Komisi III pada tgl. 12  Oktober 2012. Tetapi kalau melihat salah satu butir dari pidato Presiden pada tgl. 8 Oktober 2012, yakni revisi draft RUU KPK tidak boleh memperlemah KPK dan tidak tepat apabila dilakukan pada saat seperti sekarang ini (SM,09/10/12),  ditambah desakan dari berbagai tokoh atau elemen masyarakat yang menuntut agar pembahasan revisi draft RUU KPK dihentikan, ada kecenderungan proses pembahasan di DPR akan reda, masalahnya bagaimana mekanisme penghentiannya yang akan dilakukan antara Baleg dengan Komisi III.             

Semula hanya Partai Golkar yang masih bersikap agar revisi tetap dilanjutkan karena berkaitan dengan hal yang justru dibutuhkan KPK, yakni masalah masa jabatan pimpinan KPK, penyidik independen dan Badan Pengawas, tetapi pada akhirnya Partai Golkar juga menarik dukungan terhadap revisi UU KPK. Sebagaimana diutarakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Setya Novanto bahwa FPG berharap agar KPK tetap fokus untuk melanjutkan penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Maka untuk menghentikan agar Baleg dan  Komisi III mencabut revisi RUU KPK     dari     Program     Legislasi     Nasional     (PROLEGNAS) 2010-2014.

(SM,11/10/12).

            

Dinamika yang berkembang kemudian memberikan rasa lega dan penuh harapan kepada publik terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi, ditanda dengan dikeluarkannya Draft revisi RUU KPK dari PROLEGNAS 2010 – 2014 dan disetujuinya anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK oleh DPR, serta dukungan moral yang semakin meningkat terhadap KPK sehingga lebih  menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK seperti yang telah ditunjukkan selama ini. Sekalipun demikian upaya untuk terus membenahi secara internal dalam tubuh KPK harus tetap dilanjutkan.

 

 Substansi Revisi

            

Perlu disadari bahwa  untuk merevisi UU KPK juga tidak sederhana, sebagaimana diutarakan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin bahwa setidaknya harus melalui tiga langkah yang harus dilewati. Langkah pertama apakah semua fraksi bersepakat untuk merevisi. Langkah kedua seandainya semua fraksi bersepakat, apakah pemerintah juga menyetujui atau memiliki kehendak yang sama dan langkah ketiga ditangan Mahkamah Konstitusi apakah akan menyetujui atau membatalkan hasil revisi UU tersebut. 

            

Menurut Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengatakan bahwa dalam proses legislasi, upaya pelemahan KPK bisa muncul dalam dua modus, yakni constitutional review dan legislative review Undang-Undang KPK. Constitutional review adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan legislative review adalah upaya perubahan Undang Undang KPK di DPR. Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan antara lain bahwa constitutional review Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi kurang lebih sudah dilakukan sebanyak 17 kali untuk diuji konstitusionalitasnya berhadapan dengan UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kewenangan strategis KPK, seperti penyadapan, penuntutan dan tidak adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) (SI,02/10/12)

           

Secara substantif upaya revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berfokus pada 4 (empat) hal, yakni penuntutan agar menjadi kewenangan Kejaksaan, Penyadapan oleh KPK harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan, pemberian kewenangan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kepada KPK dan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

        

Kalau kita cermati justru kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan terutama penyadapan merupakan kewenangan strategis sekaligus kekuatan dan ”roh” nya KPK. Prestasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi justru karena ditopang dengan kekuatan dan kewenangan strategis yang selama ini telah dimiliki KPK. Sehingga apabila kewenangan yang sudah dimiliki tersebut, khususnya penuntutan dan  pasal-pasal yang mengatur penyadapan ”dikebiri” melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemungkinan yang terjadi KPK akan menjadi ”lumpuh” bahkan ”mati suri”.

         

Pertamakewenangan penyadapan yang telah dimiliki KPK terbukti sangat efektif sekali dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena dikontrol sangat ketat melalui audit internal KPK sendiri dan secara eksternal oleh Kemenkominfo. Seandainya kegiatan penyadapan harus memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan dikhawatirkan akan menjadi tidak efektif, dan bagaimanapun juga karena menyangkut rahasia negara harus kedap rahasia dan sedini mungkin dicegah agar tidak terjadi kebocoran, sehingga pada saat yang sama akan mempersulit operasional KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan terhadap kasus korupsi.

         

Kedua kewenangan penuntutan yang selama ini sudah menjadi salah satu kewenangan KPK, apabila dihilangkan dan menjadi kewenangan kejaksaan, dikhawatirkan KPK akan mengalami kelumpuhan, karena kewenangan penuntutan tidak hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan. Justru penyatuan kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang secara bersama-sama ada ditangan KPK menjadi kekuatan utama KPK. Dan fakta persidangan menunjukkan bahwa dengan penyatuan kewenangan seperti tersebut diatas membuktikan hampir semua pelaku korupsi (koruptor) yang diajukan ke pengadilan Tipikor tidak bisa lepas dari jerat hukum. Upaya untuk menggugat secara hukum terhadap kewenangan penuntutan yang dimikliki KPK telah dikuatkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.

          

Ketiga pemberian kewenangan untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kepada KPK. Upaya untuk memberi kewenangan SP3 karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sudah diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi, dan sesuai keputusan MK alasan itu ditolak.

Fakta selama ini memberikan indikasi bahwa dalam mengambil langkah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK tetap menunjukkan kehati-hatian, diperkuat fakta di persidangan bahwa hampir semua terdakwa koruptor tidak bisa lepas dari pemidanaan. Karena dalam proses penetapan tersangka minimal harus didukung 2 alat bukti yang kuat dan tanpa disadari justru karena KPK tidak diberi kewenangan SP3, maka tindakan sewenang-wenang dapat dicegah sedini mungkin.

Demikian pula dalam langkah penindakan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, menurut Abdullah Hehamahua dalam Arya Maheka (tanpa tahun) harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut  :

1. Hukuman bagi koruptor harus mengandung unsur jera dan unsur pendidikan. Jadi penjatuhan hukuman bukan sekedar pembalasan kepada atau membuat jera si pelaku.

2.  Penindakan harus bisa mengembalikan uang negara yang dikorup.

3.  Penindakan harus ada prioritas, dimulai dengan instansi penegak hukum,   lembaga pelayanan publik, pejabat tinggi negara dan elit politik.

4. Penyidik dan penuntut harus memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas korupsi serta dilengkapi dengan peralatan canggih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

5.  Masyarakat harus mendukung proses supremasi hukum.  

 

Keempat, munculnya ide untuk membentuk Dewan Pengawas harus disikapi secara arif, karena KPK sebagai komisi negara yang independen membutuhkan suatu kekuatan ekstra untuk menjaga independensinya.

Maka apabila dibentuk Dewan Pengawas justru membuka peluang terjadinya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang akan membatasi ruang gerak KPK. Apalagi  selama ini pengelolaan keuangan di KPK sudah diawasi oleh BPK dan aspek kinerja diawasi oleh DPR.

         

Upaya penguatan KPK melalui kewenangan yang sudah dimiliki perlu didukung oleh semua pihak , sehingga KPK benar-benar dapat menjadi ”momok” bagi para koruptor. Mengurangi atau bahkan menghilangkan kewenangan strategis berarti menjadikan KPK menjadi  lembaga ”tanpa taring” atau ”banci”, dan akan memberikan ruang gerak dan para koruptor untuk melakukan aksinya.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Maheka, Arya ( tanpa tahun),  Mengenali dan Memberantas Korupsi,              Komisi Pemberantasan Korupsi,Jakarta

 

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

 

Harian Suara Merdeka, Periode September – Oktober 2012

 

Harian Seputar Indonesia, 2 Oktober 2012